vmuhammadilhamz@gmail.com

Dalam industri perasuransian Indonesia, terdapat dua kategori utama yang menjadi fondasi sistem perlindungan risiko, yakni Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa. Meskipun keduanya beroperasi dalam kerangka hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) (“UU Perasuransian”), […]

Seiring upaya Indonesia untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses terhadap perlindungan risiko, peran potensial koperasi asuransi layak mendapat pertimbangan serius. Alih-alih menggantikan perseroan terbatas (PT), koperasi asuransi dapat beroperasi sebagai model komplementer, menawarkan pendekatan yang berpusat pada komunitas dan partisipatif dalam mengelola risiko. Entitas ini sangat cocok untuk melayani pasar spesifik dan komunitas yang

Prinsip itikad baik yang mutlak telah lama menjadi landasan utama kontrak asuransi, yang mewajibkan pemegang polis untuk memberikan pengungkapan yang jujur dan lengkap. Prinsip ini memberdayakan penanggung untuk menilai risiko secara akurat dan menerbitkan polis. Secara historis, Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia (KUHD) telah diinterpretasikan sebagai dasar bagi penanggung untuk secara sepihak membatalkan

Ketika seorang tertanggung menerima pembayaran kompensasi dari pihak ketiga, sering kali muncul pertanyaan mengenai dampaknya terhadap klaim asuransi yang diajukan. Artikel ini membahas prinsip-prinsip hukum yang mengatur situasi tersebut, dengan mengangkat contoh kasus nyata yang umum terjadi di lapangan. Contoh Kasus: Dilema yang Sering Terjadi Bayangkan Anda mengalami kecelakaan lalu lintas. Pengemudi yang bersalah menawarkan